Keterangan foto:Bupati Sidoarjo Subandi membuka High Level Meeting TP2DD untuk evaluasi ETPD 2025 dan sosialisasi QRIS Tap di Pendopo Delta Wibawa.
Kawanindonesia.web.id — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2025 sekaligus menargetkan perluasan penerapan QRIS Tap pada 2026.
Evaluasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (06/04/26).
Pemkab Sidoarjo memanfaatkan forum tersebut untuk menilai capaian Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan pengisian Championship TP2DD 2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga mensosialisasikan penggunaan QRIS Tap sebagai langkah percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa forum HLM bukan sekadar rapat koordinasi rutin.
Ia menyebutkan forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan arah kebijakan, mengatasi kendala,
serta memperkuat komitmen implementasi ETPD di seluruh perangkat daerah.“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran,
menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara terukur,” ujarnya.Pemkab Sidoarjo mencatat capaian positif pada implementasi ETPD tahun 2025.
Tripod Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih peringkat ketiga TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali.
Selain itu, inovasi pembayaran retribusi non-tunai milik Pemkab Sidoarjo juga mendapat penghargaan sebagai Program Unggulan Terbaik ketiga nasional.
Digitalisasi transaksi keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo juga mencapai 99,5 persen pada Semester II Tahun 2025.
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah menilai hasil tersebut sebagai modal kuat untuk memperluas digitalisasi transaksi pada tahun berikutnya.
Bupati Subandi meminta seluruh perangkat daerah mempercepat implementasi transaksi non-tunai di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan layanan kesehatan.
Ia juga mendorong penerapan ETPD pada retribusi pasar untuk meningkatkan potensi PAD.
“Saat ini retribusi pasar masih kecil. Kita implementasikan ETPD pada pasar-pasar yang ada dan buatkan aplikasi agar masyarakat cukup menggunakan HP untuk melakukan pembayaran non tunai,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD Kabupaten Sidoarjo menyatakan pemerintah daerah akan memperkuat implementasi ETPD melalui penerapan QRIS Tap.
Ia menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah segera mengadopsi sistem tersebut dalam transaksi pendapatan maupun belanja daerah.
Menurutnya, pembayaran non-tunai terbukti linier dengan pembangunan daerah.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo tercatat tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten dengan angka 83,35.
Fenny juga menyampaikan bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo menjadi yang tertinggi se-Jawa Timur dan berada pada peringkat keempat nasional.
Ia menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari penguatan digitalisasi yang didukung infrastruktur perbankan.
“Kita memiliki pondasi infrastruktur digital yang matang yang siap mendukung implementasi berbagai jenis transaksi digital,” pungkasnya.(Maya)