Keterangan foto:Lilik Hendarwati tekankan kinerja OPD dan BUMD tetap optimal meski WFH Rabu diterapkan.
Kawanindonesia.id Kebijakan Work From Home (WFH) yang diberlakukan setiap hari Rabu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur.
Lilik Hendarwati menegaskan agar penerapan kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan kinerja, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu menyampaikan bahwa langkah efisiensi energi melalui WFH merupakan kebijakan yang baik dan perlu didukung.
Namun, ia mengingatkan bahwa produktivitas dan kualitas pelayanan publik tidak boleh dikorbankan.
Menurutnya, OPD dan BUMD harus mampu beradaptasi dengan sistem kerja fleksibel tanpa mengurangi capaian target kinerja.
Ia menilai, saat ini sebagian besar instansi telah memiliki sistem digital yang memadai untuk menunjang layanan publik tetap berjalan optimal.
“WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan berbagai layanan yang kini telah berbasis digital, mulai dari pembayaran pajak hingga pengurusan perizinan secara daring.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap bisa mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Pengalaman saat pandemi COVID-19 juga menjadi bukti bahwa keterbatasan aktivitas fisik tidak serta-merta menurunkan kinerja,
termasuk dalam hal penerimaan pendapatan daerah yang tetap terjaga melalui optimalisasi layanan digital.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa efisiensi energi tidak cukup hanya dengan menerapkan WFH.
Menurutnya, penghematan dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan kerja, seperti mematikan lampu dan pendingin ruangan saat tidak digunakan.
“Budaya hemat energi harus dibangun. Jangan sampai kantor kosong, tapi listrik tetap menyala. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran dan energi.
“Setiap kebijakan harus terukur. Jangan hanya terlihat baik secara konsep, tapi tidak memberikan hasil signifikan di lapangan,” pungkasnya.(Leny)