Kawanindonesia.id // Kawasan Teluk Saleh di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai memiliki kesiapan kuat untuk menjadi laboratorium nasional pengembangan ekonomi biru berbasis konservasi dan budidaya berkelanjutan.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, dalam forum Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) terkait rekomendasi pengelolaan ekosistem karbon biru dan pengembangan tambak berkelanjutan di Teluk Saleh, Kamis (12/2/2026).
Menurut Johan, Teluk Saleh memiliki kombinasi ekosistem pesisir yang lengkap dan strategis, mulai dari habitat hiu paus, kawasan mangrove, padang lamun, terumbu karang, hingga aktivitas budidaya tambak yang berkembang pesat.
Kondisi tersebut menjadikan Teluk Saleh sebagai kawasan ideal untuk menguji model integrasi antara konservasi dan produksi perikanan secara berkelanjutan.
“Teluk Saleh punya semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi laboratorium nasional ekonomi biru.
Di sini kita bisa membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa berjalan beriringan,” ujar Johan.
Dalam pemaparannya, pendekatan ocean accounting menunjukkan bahwa jasa ekosistem Teluk Saleh memiliki nilai ekonomi signifikan setiap tahunnya.
Data tersebut memperkuat argumentasi bahwa konservasi bukan semata beban biaya.
melainkan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Namun demikian, Johan mengingatkan pentingnya pengendalian tata ruang dan pengelolaan limbah tambak secara ketat.
Ia menilai perluasan budidaya tanpa perencanaan berbasis daya dukung lingkungan berisiko merusak mangrove dan menurunkan kualitas perairan, yang pada akhirnya berdampak pada nelayan tradisional.
“Produksi boleh meningkat, tetapi harus tetap taat pada prinsip ekologi. Justru di Teluk Saleh kita bisa membangun model tambak modern yang efisien, rendah emisi, dan tidak merusak ekosistem,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi pengembangan skema karbon biru sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Dengan sistem monitoring berbasis data dan tata kelola yang transparan,
“program ini dinilai dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV DPR RI, lanjut Johan, siap mengawal dukungan kebijakan dan regulasi
agar Teluk Saleh benar-benar menjadi contoh konkret implementasi ekonomi biru di tingkat nasional.
“Jika model ini berhasil, Indonesia memiliki rujukan nyata yang dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir lainnya,” pungkasnya.(Red)