KawanIndonesia ID Sidoarjo – 06 Januari 2026 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merancang penataan kota secara komprehensif dengan menitikberatkan pada normalisasi saluran air hingga penguatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Rencana tersebut disampaikan dalam pemaparan Masterplan Penataan Kota yang digelar di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa dan dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama jajaran pimpinan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Bupati Subandi menegaskan bahwa penataan kota Sidoarjo tidak dapat dipisahkan dari upaya pengendalian banjir, mengingat karakter geografis daerah sebagai wilayah kota delta dengan banyak sungai afvoer.
“Banjir di Sidoarjo tidak hanya disebabkan oleh curah hujan, tetapi juga dipengaruhi pasang air laut atau rob.
Karena itu, normalisasi saluran air menjadi salah satu prioritas utama, terutama di kawasan perkotaan,” ujar Subandi.
Ia mengungkapkan, banyak saluran air di wilayah perkotaan yang saat ini menyempit akibat keberadaan bangunan di sisi kanan dan kiri saluran.
Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung air menurun dan meningkatkan potensi genangan saat hujan deras.
Selain normalisasi saluran, Pemkab Sidoarjo juga menempatkan revitalisasi ruang terbuka hijau sebagai elemen penting dalam master plan penataan kota.RTH dinilai berperan strategis dalam meningkatkan daya resap air sekaligus menjaga keseimbangan ekologi perkotaan.
“Penataan kota harus seimbang antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan. RTH bukan hanya soal estetika, tetapi juga bagian dari solusi pengendalian banjir jangka panjang,” tegasnya.
Master plan penataan kota yang tengah disusun mengusung konsep “Menuju Sidoarjo yang SERASI” (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan ber-Identitas).
Konsep ini diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo 2024–2044 serta RPJPD 2025–2045.
Bupati Subandi juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah dalam penanganan banjir yang saat ini berada di kisaran Rp5,8 miliar.
Menurutnya, master plan menjadi panduan penting untuk menentukan prioritas penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Dengan perencanaan yang matang, kita bisa menentukan kawasan mana yang ditangani lebih dulu, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana penataan kota ini antara lain kawasan langganan banjir seperti Tanggulangin, Candi, dan Waru, serta kawasan perkotaan yang membutuhkan penataan ulang sistem drainase.
Melalui integrasi normalisasi saluran, penguatan RTH, rehabilitasi infrastruktur jalan, dan peningkatan fasilitas publik.
Pemkab Sidoarjo berharap dapat mewujudkan kota yang lebih tertata, nyaman, dan tangguh terhadap ancaman banjir.(Yud)