Surabaya – kawalsurabaya.id DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya peran Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan skema kredit berkeadilan dan perluasan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), keberpihakan lembaga keuangan daerah menjadi sangat krusial.
Menurutnya, Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata.
“Sebagai bank milik daerah, Bank Jatim memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya laba, tetapi juga sejauh mana kehadirannya dirasakan masyarakat dan dunia usaha, terutama UMKM,” ujar Lilik, Kamis (15/1/2026).
Ia menekankan, salah satu langkah konkret yang perlu diperkuat adalah penyediaan skema kredit yang adil, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi usaha.
Ketika pelaku usaha menghadapi tekanan, relaksasi serta restrukturisasi kredit harus menjadi pilihan utama guna menjaga keberlangsungan usaha.
“Penyelamatan usaha harus dikedepankan. Relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman penting agar usaha bisa bertahan. PHK jangan dijadikan jalan keluar pertama,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu.
Selain pembiayaan, Lilik juga menyoroti persoalan klasik yang dihadapi UMKM, yakni keterbatasan akses pasar. Menurutnya, banyak UMKM di Jawa Timur yang memiliki produk berkualitas, namun kesulitan memperluas pemasaran sehingga sulit berkembang.
“UMKM kita jumlahnya besar, tapi banyak yang berhenti di level bertahan hidup karena akses pasarnya terbatas. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong agar peran Bank Jatim tidak berhenti sebagai penyalur kredit, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitasi kemitraan usaha, penguatan jejaring distribusi, hingga promosi produk UMKM.
“Pembiayaan yang berpihak harus dibarengi dengan pembukaan akses pasar. Kalau dua hal ini berjalan beriringan, UMKM akan lebih cepat naik kelas dan ekonomi daerah akan semakin kuat,” jelasnya.
Lilik menilai, sinergi antara Bank Jatim dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Dengan kebijakan kredit berkeadilan dan dukungan pemasaran yang terintegrasi, dampak positifnya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Bank Jatim harus hadir sebagai mitra strategis UMKM. Ketika UMKM tumbuh, maka ketahanan ekonomi Jawa Timur akan semakin kokoh,” pungkasnya.(Yudi)