Kawanindonesia,//.Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan anggaran. Dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Februari 2026 dan Stakeholder Day yang diselenggarakan KPPN Surabaya II, Rabu (11/02/26)
Kanwil Kemenkum Jatim meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Tercepat dalam penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Tahun Anggaran 2025 kategori pagu sedang.
Kegiatan yang digelar di Gedung KPPN Surabaya II mengusung tema “Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2026” dan bertujuan memperkuat sinergi antara KPPN dan seluruh satuan kerja mitra untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.
Prestasi dan Transformasi Digital
Kepala KPPN Surabaya II, Marno, mengapresiasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil Kemenkum Jatim yang mencapai 98,3 pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 95,55. Tahun 2026, KPPN Surabaya II menargetkan rata-rata IKPA yang lebih tinggi melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
Transformasi digital menjadi salah satu perhatian utama, dengan peningkatan volume transaksi melalui aplikasi Digipay, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP),
serta pemanfaatan Cash Management System (CMS) oleh bendahara satuan kerja. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
SHR Tepat Waktu, Kunci Akuntabilitas
Penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkum Jatim menjadi bukti komitmen menjaga ketertiban administrasi, percepatan rekonsiliasi, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
Penerbitan SHR tepat waktu memastikan kesesuaian data antara satuan kerja dan KPPN serta mendukung laporan keuangan yang andal.
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran:
“Penghargaan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang komitmen menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran.
Ketepatan dan ketertiban administrasi adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Haris menegaskan capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,
khususnya dalam mendukung pelaksanaan anggaran 2026 agar lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi untuk Pengelolaan Anggaran Berkualitas
Melalui momentum Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Stakeholder Day, Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPPN Surabaya II
“serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan belanja negara yang tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.(Red)