SIDOARJO –kawanindonesia.id 10 Januari 2026 Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sabtu . Pelantikan digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
Ratusan pejabat yang dilantik berasal dari berbagai jenjang jabatan, terdiri atas 13 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 83 pejabat administrator (eselon III), 146 pejabat pengawas (eselon IV), serta 18 pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi maupun promosi jabatan, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Integritas adalah kunci utama. Tanpa integritas, jabatan tidak memiliki makna. Setiap pejabat harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan keputusan,” tegas Subandi.
Ia juga mendorong para pejabat untuk memanfaatkan teknologi dan konektivitas digital guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan tanggung jawab dan etika kerja yang tinggi.
Selain integritas, Subandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta seluruh pejabat menghilangkan sekat-sekat sektoral dan bekerja secara sinergis demi percepatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
“Tidak boleh ada kotak-kotak kepentingan. Loyalitas dan kerja sama menjadi modal utama untuk membangun Sidoarjo yang lebih maju,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjalankan peran sebagai pelayan publik secara optimal, memastikan seluruh program dan kegiatan OPD berjalan tepat waktu, serta menjaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menambahkan, terwujudnya Sidoarjo yang berdaya saing dan berkelanjutan membutuhkan visi yang jelas dan kerja nyata dari seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pelayanan paling dasar di tingkat desa hingga kabupaten.
“Visi dan misi harus diwujudkan dalam kerja nyata. Pelayanan yang baik dimulai dari desa dan berlanjut hingga tingkat kabupaten,” pungkasnya.(Nins)