Kawanindonesia.id Surabaya –07 Januari 2025 DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis menjaga ketahanan ekonomi daerah. Di tengah tantangan perlambatan sektor industri dan dinamika ekonomi global, BUMD dinilai memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa penguatan BUMD menjadi salah satu fokus utama lembaganya. Menurutnya, BUMD harus dikelola secara profesional dan inovatif agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“DPRD Jatim, khususnya Komisi C, terus mengawal penguatan BUMD agar benar-benar menjadi instrumen ekonomi daerah yang tangguh. Tidak hanya soal dividen, tetapi juga peran sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Lilik, Selasa .
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu menambahkan, di tengah perlambatan sektor manufaktur yang berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), BUMD diharapkan mampu hadir sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, stabilitas ekonomi daerah dapat tetap terjaga.
“BUMD harus mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini dan menjadi penyangga ketika sektor lain mengalami tekanan. Salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Selain fokus pada PAD dan lapangan kerja, DPRD Jatim juga mendorong BUMD agar berperan aktif dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sinergi ini dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan meningkatkan daya tahan ekonomi daerah.
Lilik mengakui, upaya penguatan BUMD membutuhkan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun BUMN. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membuka peluang usaha baru serta meningkatkan daya saing BUMD di Jawa Timur.
Sebagai bentuk pengawasan dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, DPRD Jawa Timur saat ini juga tengah membentuk panitia khusus (pansus) guna memastikan seluruh BUMD dikelola secara sehat, transparan, dan akuntabel.
“Penguatan BUMD adalah bagian dari ikhtiar menjaga ketahanan ekonomi Jawa Timur. DPRD Jatim akan terus mengawal agar BUMD berjalan profesional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.(Yud)