Kawanindonesia.id //Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat pelaksanaan program-program kesejahteraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Langkah ini diperkuat menyusul tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang menimbulkan keprihatinan mendalam dan menjadi pengingat pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat rentan.
Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa Polri tidak ingin kejadian serupa terulang kembali di wilayah mana pun di Indonesia.
“Tragedi ini menjadi alarm bagi kita semua. Negara harus hadir lebih cepat, lebih peka, dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketepatan implementasi di lapangan.
“Program sudah disiapkan, anggaran tersedia. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh bantuan itu benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak, tepat sasaran, dan tepat waktu,” tegasnya.
Wakapolri menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah, mengingat jaringan kelembagaan Polri menjangkau hingga tingkat desa.
Hal tersebut selaras dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan,
“Dirgayuza Setiawan, yang menilai Polri dapat menjadi penghubung efektif antara kebijakan pusat dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menindaklanjuti hal itu, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri, khususnya para Kapolres, untuk aktif turun langsung ke masyarakat bersama pemerintah daerah.
Jajaran diminta melakukan pendataan faktual, membantu verifikasi data keluarga miskin ekstrem,
“serta mendampingi warga dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui programnya atau kesulitan mengaksesnya,” ujarnya.
Dalam pengawalan APBN 2026, Polri akan turut membantu sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako,
Beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan nasional, bantuan bagi lansia dan disabilitas, Program Rumah Sejahtera Terpadu,
Subsidi energi dan pupuk, hingga Program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis.
Wakapolri menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengawalan ini adalah akurasi data dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pendataan harus akurat, verifikasi harus dilakukan langsung di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itu komitmen kami,” katanya.
Polri juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS),
serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan semangat gotong royong,
target nasional menuju penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.
“Tragedi di Ngada tidak boleh terulang. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara benar-benar hadir untuk rakyat,” pungkas Wakapolri.(Wat)