Kawanindonesia.id – Rencana Pemerintah Pusat menghadirkan program Sekolah Garuda di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim.
Legislator menilai, kebijakan pendidikan nasional tersebut harus diantisipasi secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pendidikan daerah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan Jatim, menjadi faktor penting dalam menyambut implementasi Sekolah Garuda.
Menurutnya, tanpa perencanaan dan kajian yang komprehensif, program tersebut berpotensi memunculkan persoalan baru.
“Kehadiran Sekolah Garuda tentu membawa tantangan bagi sistem pendidikan di Jawa Timur.
Pemerintah daerah harus memastikan sekolah-sekolah yang sudah ada tetap diperhatikan dan potensi siswa dapat terwadahi secara adil,” ujar Puguh, Selasa (4/2/2026).
Puguh mendorong Dinas Pendidikan Jatim segera melakukan pendalaman konsep serta studi komparasi terhadap model Sekolah Garuda yang digagas pemerintah pusat.
Ia menilai, pemahaman yang utuh terhadap tujuan, kurikulum, dan pola pengelolaan Sekolah Garuda menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat selaras dengan kebutuhan pendidikan daerah.
Lebih lanjut, Puguh mengingatkan bahwa Jawa Timur sejatinya telah memiliki pengalaman melalui sekolah-sekolah Taruna yang berafiliasi dengan TNI dan Polri.
Model pendidikan tersebut dinilai berhasil mencetak generasi muda dengan karakter kuat, disiplin tinggi, dan prestasi akademik yang baik.
“Pengalaman sekolah Taruna di Jawa Timur bisa menjadi bahan pembanding.
Perlu kejelasan apakah Sekolah Garuda akan mengadopsi sistem serupa atau menghadirkan pendekatan baru,” jelasnya.
Namun demikian, Puguh menekankan agar Sekolah Garuda tidak bersifat eksklusif dan justru memperlebar kesenjangan sosial.
Menurutnya, prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.
“Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda menciptakan jurang antara kelompok yang memiliki kelebihan dan mereka yang memiliki keterbatasan. Pendidikan harus menjadi alat pemerataan,” pungkasnya.
DPRD Jatim berharap, dengan kajian yang matang dan koordinasi yang baik, kebijakan Sekolah Garuda dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan inklusivitas.(Yud)