Kawanindonesia.web.id – Sejumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat SMA dan SMK dari berbagai daerah di Jawa Timur mendatangi Fraksi PKS DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan dari komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG), THR, dan gaji ke-13 tahun 2025.
Guru-guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi TPG Jawa Timur tersebut berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Bangkalan.
Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pencairan hak yang hingga kini belum mereka terima.Audiensi yang berlangsung di ruang Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati.
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan berbagai keluhan sekaligus harapan agar kesejahteraan tenaga pendidik mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
Perwakilan guru, Adityawarman, mengatakan para guru telah menunggu realisasi pembayaran tambahan penghasilan yang berasal dari satu kali Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2025.
Namun hingga saat ini, mereka belum memperoleh kepastian mengenai waktu pencairannya.
“Kami datang untuk meminta kejelasan terkait hak yang sampai sekarang belum terealisasi.
Guru membutuhkan kepastian agar tidak terus menunggu tanpa adanya informasi yang jelas,” ujarnya.
Menurut Adityawarman, kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan guru ASN SMA dan SMK di Jawa Timur.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan pencairan tunjangan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan tenaga pendidik.
Selain persoalan tunjangan, para guru juga meminta adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah,
khususnya Dinas Pendidikan Jawa Timur, dengan para tenaga pendidik terkait berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan guru.
“Guru selalu dituntut bekerja secara profesional dan memenuhi target yang jelas.
Karena itu, kami berharap pemerintah juga memberikan kepastian yang jelas terkait hak-hak guru,” katanya.
Adityawarman mengungkapkan bahwa sebelumnya para guru telah mencoba meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Namun mereka merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga memilih menyampaikan aspirasi melalui DPRD Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para guru.
Ia menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian karena menyangkut hak tenaga pendidik yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Hari ini kami menerima aspirasi guru-guru ASN SMA dan SMK dari beberapa daerah di Jawa Timur. Mereka menyampaikan harapan agar pembayaran TPG, THR, dan gaji ke-13 yang belum terealisasi dapat segera memperoleh kejelasan,” ujar Lilik.
Menurutnya, banyak guru yang saat ini sangat membutuhkan pencairan tunjangan tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang akan memasuki tahun ajaran baru maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Lilik menegaskan Fraksi PKS akan berupaya memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait agar aspirasi para guru dapat segera ditindaklanjuti.
Ia juga berharap pemerintah memberikan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme dan jadwal pencairan hak para guru.
“Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar para guru tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
Hak-hak mereka harus mendapatkan perhatian yang serius,” tegasnya.
Ia juga berharap skema pencairan Tunjangan Profesi Guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang pernah disampaikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga para guru dapat menerima hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui audiensi tersebut, para guru berharap DPRD Jawa Timur dapat menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Mereka juga berharap kesejahteraan guru terus menjadi perhatian demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur.(Bagas)