Ahmad Heryawan apresiasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara Entikong pulangkan 5.238 WNI.
Kawanindonesia. Id Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Dan Pos Lintas Batas Negara Entikong (PLBN Entikong) yang memfasilitasi pemulangan 5.238 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah dari Sarawak, Malaysia, sepanjang tahun 2025.
Aher menilai BNPP bergerak cepat dan responsif dalam menangani lonjakan deportasi WNI.
Ia menegaskan petugas di PLBN Entikong menjalankan proses pemulangan secara tertib, aman, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“BNPP dan PLBN Entikong menunjukkan kesiapan negara dalam melindungi warganya.
Mereka memastikan setiap proses pemulangan berjalan sesuai prosedur dan tetap menghormati hak-hak WNI,” ujar Aher.
BNPP berkoordinasi aktif dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching (KJRI Kuching)
serta unsur pengamanan perbatasan untuk memperlancar proses deportasi dan repatriasi dari berbagai depot imigrasi di Malaysia.
Petugas melakukan pendataan, verifikasi identitas, serta pengawalan hingga para WNI dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.
Aher menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan terpadu agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti para WNI yang kembali melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial. Menurutnya,
negara tidak hanya bertugas memulangkan, tetapi juga memastikan keberlanjutan perlindungan setelah mereka tiba di tanah air.
Ia juga menyoroti tren pemulangan yang masih berlanjut hingga awal 2026.
Petugas perbatasan tetap siaga dan menyiapkan sarana pelayanan
untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah WNI yang dipulangkan.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II, Aher menegaskan Komisi II DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelayanan di kawasan perbatasan.
Ia mendorong peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar perlindungan WNI di luar negeri semakin optimal.
“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Kita harus memastikan setiap WNI yang kembali mendapat pelayanan yang layak, tertib, dan bermartabat,” tegasnya.(Red)