Kawanindonesia.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
untuk mendorong efisiensi logistik dan memperkuat ekonomi daerah.
Kedua provinsi membahas langkah konkret optimalisasi distribusi barang, penguatan perdagangan antarpulau,
hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2/2026).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima langsung kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, sebagai tindak lanjut kerja sama strategis yang sebelumnya telah dirintis melalui misi dagang dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antarperangkat daerah.
Khofifah menegaskan kedua daerah kini memasuki tahap implementasi konkret.
Ia menyebut Pemprov Jatim dan Pemprov Maluku Utara tidak hanya memperkuat komunikasi, tetapi juga menyusun langkah teknis untuk menyeimbangkan arus logistik antarpulau.
“Sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara berasal dari Jawa Timur.
Kami ingin memastikan kapal yang berangkat penuh juga kembali dengan muatan penuh agar biaya logistik turun dan inflasi bisa ditekan,” tegas Khofifah.
Ia mendorong optimalisasi program Tol Laut dan memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan Maluku Utara agar dapat mengisi muatan balik ke Jawa Timur.
Langkah ini diyakini mampu menciptakan distribusi yang lebih efisien dan mengurangi disparitas harga.
Selain sektor logistik, kedua provinsi juga memperkuat kerja sama di bidang tata kelola pemerintahan digital.
Jawa Timur berbagi praktik terbaik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang telah mencatat indeks 4,7. Sementara itu, Maluku Utara mencatat indeks 3,6 dan menargetkan peningkatan kualitas integrasi layanan digital serta transparansi kinerja.
Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi pengalaman pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah.
Ia menyatakan Maluku Utara siap mengimplementasikan berbagai praktik baik, termasuk penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem perjanjian kinerja yang terukur.
Kedua provinsi juga membahas penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Mereka mendorong BUMD agar dikelola secara profesional dan akuntabel sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari masing-masing provinsi.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan kerja sama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi ini, Jawa Timur dan Maluku Utara bertekad membangun rantai pasok yang lebih efisien, memperkuat perdagangan antarpulau,
serta meningkatkan kualitas SDM demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.(Bgs)