Kawanindonesia.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati, meminta pemerintah mengawal ketat pelaksanaan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun.
Ia menilai stimulus tersebut dapat membantu perekonomian, tetapi pemerintah harus memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Anis menyebut pemerintah perlu memperkuat akurasi data penerima bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik.
Ia menegaskan kementerian dan lembaga terkait harus memverifikasi data secara menyeluruh agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Jangan sampai kesalahan data mengurangi manfaat program,” ujarnya di Jakarta.
Ia menilai stimulus Ramadan mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan menggerakkan ekonomi daerah.
Ketika pemerintah menurunkan beban belanja pangan, masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan lain.
Kondisi itu, menurutnya, akan mempercepat perputaran uang di pasar tradisional dan sektor UMKM.
Namun, Anis mengingatkan pemerintah tidak boleh berhenti pada dampak jangka pendek.
Ia meminta pemerintah menyusun evaluasi menyeluruh setelah periode Lebaran berakhir.
Pemerintah juga perlu mengukur dampak kebijakan terhadap inflasi, stabilitas harga pangan, serta kesejahteraan petani dan pedagang kecil.
Anis turut menyoroti kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mengurai kepadatan arus mudik dan memperpanjang aktivitas ekonomi di daerah.
Meski demikian, ia meminta instansi tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
“Instansi harus menjaga produktivitas dan memastikan pelayanan tetap optimal.
Fleksibilitas kerja jangan sampai menurunkan standar pelayanan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan produsen.
Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bantuan pangan tidak menekan harga di tingkat petani.
Anis menegaskan DPR akan terus mengawasi pelaksanaan stimulus tersebut.
Ia meminta pemerintah menjalankan kebijakan secara transparan dan akuntabel agar program benar-benar memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.(Red)