Kawanindonesia.id,//Perkembangan Kota Malang yang kian mengarah menjadi kota metropolitan membawa sejumlah konsekuensi serius,
“mulai dari kemacetan lalu lintas, persoalan lingkungan, hingga potensi banjir.
Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, saat menggelar reses pada 8–15 Februari 2026.
Salah satu agenda reses dilaksanakan di Kota Malang bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para sopir angkutan kota (angkot).
Dalam forum dialog tersebut, Puguh menegaskan pentingnya reformasi angkutan kota sebagai bagian dari solusi jangka panjang menghadapi tantangan perkotaan.
“Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata heritage.
Ketika bertransformasi menjadi kota metropolitan, maka tata kelola transportasi publik harus ikut berbenah.
Tanpa transportasi publik yang kuat, kemacetan akan semakin sulit dikendalikan,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Menurut Puguh, ruas jalan di Kota Malang tidak mengalami penambahan signifikan,
“sementara jumlah kendaraan pribadi terus meningkat, terutama pada akhir pekan saat arus wisatawan memadati kota.
Jika ketergantungan pada kendaraan pribadi tidak dikurangi, maka tingkat kemacetan akan semakin tinggi dan berdampak pada kualitas hidup warga.
Ia menilai angkutan kota masih memiliki peran strategis karena mampu menjangkau ruas-ruas jalan kecil yang tidak dapat dilalui bus berukuran besar.
Namun, agar tetap relevan, angkot harus direformasi melalui revitalisasi armada dan peningkatan layanan.
“Reformasi angkot bukan sekadar mengganti kendaraan, tetapi juga memperbaiki sistem pelayanan, keamanan, kenyamanan, hingga integrasi dengan moda transportasi lain,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puguh kembali mengangkat gagasan program “Angkot Halokes” (Angkutan Sekolah) yang telah ia suarakan sejak 2022.
Program ini diharapkan dapat memfasilitasi pelajar menggunakan angkot sebagai moda transportasi utama ke sekolah.
Menurutnya, puluhan ribu pelajar di Kota Malang setiap hari berangkat dan pulang sekolah.
Jika mayoritas menggunakan kendaraan pribadi, kemacetan di jam sibuk menjadi tak terhindarkan.
“Jika anak-anak sekolah difasilitasi angkot yang aman dan nyaman, ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menghidupkan kembali peran angkot,” katanya.
Selain itu, Puguh juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pembayaran,
seperti penggunaan QRIS atau skema pembayaran berbasis layanan (by the service),
guna meningkatkan profesionalitas dan daya saing angkot di era modern.
Ia juga mendorong integrasi angkot dengan Koridor 8 Trans Jatim yang telah beroperasi di Malang. Menurutnya,
angkot dapat berfungsi sebagai feeder atau pengumpan yang menghubungkan kawasan permukiman menuju koridor utama transportasi publik.
“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Harus ada keberpihakan kebijakan serta dukungan anggaran agar reformasi ini berjalan,” ujarnya.
Puguh berharap reformasi angkutan kota dapat menjadi langkah strategis menuju sistem transportasi publik yang ramah, nyaman, dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa pembenahan transportasi bukan hanya soal mobilitas,
melainkan bagian dari visi besar membangun Kota Malang yang layak huni di masa depan.
“Kalau transportasi publiknya baik, masyarakat akan beralih dengan sendirinya.
Ini soal masa depan mobilitas dan kualitas hidup warga Kota Malang,” pungkasnya.(Len,)