Kawanindonesia.web.id– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur membatalkan rencana aksi demonstrasi besar di Kabupaten Jember yang semula dijadwalkan pada Senin (10/8/2026).
MAKI Jatim memilih mengalihkan fokus pada pengawalan rencana pembangunan Kabupaten Jember tahun anggaran 2027.
Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo mengambil keputusan tersebut setelah bertemu langsung dengan Bupati Jember Muhammad Fawait pada Minggu (9/8/2026).
Pertemuan itu membahas rencana pinjaman daerah lebih dari Rp785 miliar serta rencana penggunaan anggaran untuk pembangunan di Jember.
Sebelumnya, MAKI Jatim bersama sejumlah elemen masyarakat telah menyiapkan aksi untuk mempertanyakan rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Namun, setelah memperoleh penjelasan langsung dari Bupati Jember, MAKI Jatim memilih melakukan kajian dan pengawasan daripada melanjutkan aksi.Heru mengatakan MAKI Jatim tidak mengabaikan persoalan rencana pinjaman tersebut.
Sebaliknya, pihaknya ingin memastikan rencana pembiayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah menggunakan anggaran secara transparan.”Kita tiadakan demo besar MAKI Jawa Timur di Jember.
Ini hanya untuk mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat Jember, bahwa mereka membutuhkan jalan, membutuhkan penerangan jalan umum, serta peningkatan pelayanan kesehatan,” ujar Heru.
MAKI Jatim selanjutnya akan mengawal pelaksanaan program pembangunan yang masuk dalam rencana APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2027.
Heru meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka proyek yang akan menggunakan dana pinjaman.
Menurut MAKI Jatim, transparansi menjadi bagian penting dalam pengelolaan pembiayaan daerah.
Masyarakat perlu mengetahui lokasi, bentuk pekerjaan, nilai anggaran, serta manfaat pembangunan yang pemerintah daerah biayai melalui pinjaman.
Heru juga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa. Ia meminta pemerintah daerah menjalankan seluruh proses sesuai regulasi serta memastikan mekanisme pengadaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rencana pembiayaan tersebut berkaitan dengan sejumlah kebutuhan pembangunan yang Pemkab Jember targetkan pada 2027.
Berdasarkan penjelasan yang diterima MAKI Jatim, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
MAKI Jatim menilai kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar utama dalam menentukan penggunaan anggaran.
Karena itu, pihaknya memilih mengawal proses tersebut dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Heru juga mengajak masyarakat Jember ikut mengawasi penggunaan anggaran pembangunan.
Menurutnya, pengawasan publik dapat membantu memastikan program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata.
Pembatalan aksi tersebut tidak berarti MAKI Jatim menghentikan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
MAKI justru mengubah pendekatan dengan mengedepankan pengawasan langsung terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
“Kami akan kawal program pembangunan Jember, termasuk melakukan mapping terkait proyek yang bersumber dari dana utang Rp785 miliar lebih tersebut,” kata Heru.
MAKI Jatim berharap Pemkab Jember membuka informasi pembangunan secara rinci sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Dengan pembatalan aksi, MAKI Jatim kini menempatkan pengawalan pembangunan 2027 sebagai agenda utama.
Pengawasan tersebut akan mencakup penggunaan anggaran, proses pengadaan, hingga realisasi proyek di lapangan.
MAKI Jatim menegaskan akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan Pemkab Jember.
Namun, untuk saat ini, organisasi tersebut memilih mengawal pembangunan melalui pemantauan dan pengawasan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.(Red)