Kawanindonesia.web.id– Kepergian H. Rudy Ariffin meninggalkan duka bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur Kalimantan Selatan dua periode itu tidak hanya meninggalkan catatan dalam pembangunan daerah, tetapi juga warisan kebersamaan yang terus dikenang sejumlah tokoh dan kalangan masyarakat Banua.
Akademisi dan pengamat politik-kebijakan, Herman Soetiady, mengenang Rudy Ariffin sebagai sosok senior yang pernah hadir dalam perjalanan intelektual dan organisasinya.
Herman pertama kali mengenal Rudy ketika masih berstatus mahasiswa pada 1994.
Saat itu, Rudy masih bertugas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Herman datang membawa proposal kegiatan kemahasiswaan atas permintaan seniornya. Pertemuan tersebut kemudian menjadi awal hubungan yang terus berlanjut dalam berbagai ruang.
Menurut Herman, Rudy menerima mahasiswa dengan ramah. Rudy tidak hanya mengapresiasi proposal tersebut,
tetapi juga memberikan pandangan mengenai pentingnya birokrat memperhatikan kehidupan mahasiswa dan masyarakat.
Hubungan keduanya kemudian berkembang, meski tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Herman mengaku kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Rudy melalui komentar, tulisan maupun pandangan akademik.
Namun, Rudy tidak menjadikan perbedaan pandangan itu sebagai alasan untuk memutus komunikasi.
Bagi Herman, sikap tersebut menjadi salah satu karakter penting Rudy Ariffin.
Rudy mampu membedakan kritik terhadap kebijakan dengan hubungan antar manusia.
“Perbedaan pemikiran tidak harus memutus persaudaraan, dan kritik tidak harus menghilangkan rasa hormat,” demikian inti pengalaman Herman dalam melihat sosok Rudy.
Rudy Ariffin dan Gagasan Pengembangan Banjarbaru
Herman juga melihat Rudy sebagai pemimpin yang memiliki cara pandang pembangunan jangka panjang.
Salah satu jejak pentingnya terlihat dari gagasan mengembangkan Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memindahkan pusat perkantoran pemerintahan ke Banjarbaru pada 2011.
Kebijakan tersebut kemudian mendapatkan landasan hukum lebih kuat setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 menetapkan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Herman menilai langkah tersebut tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan.
Ia melihat kebijakan itu sebagai bagian dari strategi penataan wilayah yang dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru.
“Beliau tidak hanya berpikir mengenai kebutuhan kantor pemerintahan hari itu, tetapi juga mengenai ruang pertumbuhan Kalimantan Selatan pada masa depan,” ujar Herman dalam refleksinya.
Menurutnya, pembangunan pusat pemerintahan dapat memicu perkembangan infrastruktur, permukiman, jasa, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan sekitarnya.
Karena itu, Herman menilai keputusan Rudy memikirkan Banjarbaru sejak masa kepemimpinannya menunjukkan keberanian mengambil kebijakan dengan konsekuensi jangka panjang.
Ia menyadari setiap kebijakan tetap dapat dikritisi dan dievaluasi. Namun, masyarakat juga perlu melihat dampak jangka panjang dari keputusan yang pernah diambil seorang pemimpin.
Menariknya, perkembangan Banjarbaru kemudian berlanjut di bawah kepemimpinan H. M. Aditya Mufti Ariffin, putra Rudy Ariffin. Herman melihat kesinambungan tersebut sebagai bagian dari perjalanan pembangunan yang tidak selalu selesai dalam satu periode pemerintahan.
“Pembangunan memang demikian. Ada pemimpin yang menanam, ada yang merawat, dan ada yang kemudian mengembangkan hasil dari tanaman tersebut,” ungkapnya.
Mendorong Identitas Banjar dalam Pembangunan
Selain soal Banjarbaru, Herman mengenang Rudy melalui kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi identitas budaya Banjar dalam pembangunan fasilitas publik.
Herman mengaku pernah menulis artikel berjudul “Dan RSUD Ulin pun ‘Dijawakan’” pada 2003.
Tulisan tersebut mengkritik kecenderungan penggunaan arsitektur Jawa pada sejumlah fasilitas publik di Kalimantan Selatan.
Menurut Herman, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan fungsi bangunan. Pemerintah juga perlu menghadirkan identitas lokal dalam wajah pembangunan daerah.
Pada masa Rudy Ariffin memimpin Kalimantan Selatan, pemerintah daerah kemudian memperkuat penerapan ciri arsitektur Banjar pada bangunan dan fasilitas publik.
Herman menyebut kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf c.
Kebijakan itu,
menurut Herman, menjadi salah satu contoh bagaimana gagasan dan kritik dari ruang publik dapat menemukan jalan masuk ke dalam kebijakan pemerintah.
Ia melihat pembangunan Kantor Sekretariat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru sebagai salah satu bagian dari upaya menghadirkan identitas arsitektur Banjar dalam pembangunan daerah.
Kepercayaan Rudy Ariffin kepada Herman dalam KBB
Hubungan Rudy dan Herman juga berlanjut dalam perjalanan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB).
Herman mengaku tidak pernah menduga bahwa dirinya akan mendapatkan kepercayaan untuk ikut dalam bagian awal perjalanan organisasi tersebut.
Dalam proses pendirian KBB, Rudy memasukkan Herman sebagai anggota Dewan Pengawas KBB dalam akta notaris.
Saat itu, Herman masih tergolong muda dibandingkan sejumlah tokoh dan pengurus lainnya. Namun, Rudy tetap memberikan kepercayaan kepadanya.
Setelah Rudy tidak lagi menjabat sebagai gubernur, hubungan tersebut tetap terjaga.
Herman mengenang Rudy pernah menghubunginya untuk meminta mewakili menyampaikan sambutan dalam kegiatan Halal Bil Halal PW KBB Jabodetabek ketika Rudy menjabat sebagai Ketua Umum PP KBB.
Herman saat itu merasa belum cukup percaya diri untuk berbicara di hadapan para tokoh. Ia kemudian meminta Sekretaris Umum KBB, H. Syarifudin, untuk mewakilinya.
Herman juga mengenang bagaimana Rudy tetap mempercayai orang-orang yang dianggapnya mampu menjalankan urusan organisasi.
Dalam sejumlah urusan PP KBB, Rudy kerap mengarahkan pihak-pihak dari PW KBB untuk berkomunikasi dengan Syarifudin dan Taufik Arbain.
Kepercayaan tersebut kemudian membawa Herman menjalani perjalanan panjang di KBB. Ia akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pengurus Pusat KBB Sadunia mendampingi Ketua Umum PP KBB Sadunia H. Sahbirin Noor periode 2022-2026.
Kritik Tidak Menghapus Persaudaraan
Bagi Herman, perjalanan bersama Rudy Ariffin memberikan pelajaran penting tentang bagaimana seorang pemimpin menghadapi kritik dan perbedaan.
Herman tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang selalu sepakat dengan kebijakan Rudy. Sebagai akademisi dan pengamat, ia tetap menjalankan fungsi kritisnya.
Namun, Rudy tidak membalas kritik tersebut dengan permusuhan.
Sikap itu membuat Herman melihat Rudy sebagai sosok yang mampu menjaga batas antara perbedaan politik, kritik kebijakan dan hubungan kemanusiaan.
“Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan, tetapi juga pemimpin yang mampu menerima perbedaan tanpa mengubah perbedaan menjadi permusuhan,” kata Herman.
Kini Rudy Ariffin telah berpulang. Namun, gagasan pembangunan yang pernah ia tanam dan hubungan kebersamaan yang ia bangun masih meninggalkan jejak.
Bagi Herman, warisan Rudy tidak hanya terlihat dalam pembangunan fisik Kalimantan Selatan. Warisan itu juga hadir melalui gagasan tentang masa depan Banjarbaru, penguatan identitas Banjar, serta kemampuan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.
Sebagai salah satu orang yang pernah mendapat kepercayaan Rudy dalam perjalanan awal KBB, Herman merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga nilai-nilai yang pernah Rudy mulai.
“Selamat jalan, Pak Rudy. Terima kasih atas kepercayaan yang dahulu mungkin sederhana bagi Bapak, tetapi ternyata memiliki arti panjang dalam perjalanan hidup saya,” tutur Herman.
Ia mendoakan agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadah Rudy Ariffin, mengampuni segala kekhilafan, melapangkan jalan menuju keharibaan-Nya, dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya.
Kalau diperlukan, saya juga bisa membuat �versi yang lebih tajam untuk portal berita online, dengan �lead yang lebih kuat, �paragraf lebih pendek, dan angle utama “Rudy Ariffin dan gagasan Banjarbaru sebagai warisan pembangunan Kalsel.”