Kawanindonesia.web.id– Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi masyarakat untuk memaknai kembali arti kemerdekaan.
Tiga serangkai, Eko Gagak, Pak Dar, dan Bang Udin, mendorong penguatan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemerdekaan yang lebih bermakna.
Ketiganya menilai kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial dan berbagai perlombaan di lingkungan masyarakat.
Semangat kemerdekaan juga harus hadir melalui kehidupan berbangsa yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut mereka, masyarakat tetap dapat memaknai HUT ke-81 RI meskipun tidak menggelar perlombaan 17 Agustus.
Warga dapat menggantinya dengan kegiatan yang lebih substantif, seperti mengikuti upacara bendera, kerja bakti, malam tirakatan, doa bersama, maupun kegiatan sosial.
Mereka melihat sejumlah faktor membuat sebagian lingkungan mulai mengurangi kegiatan perlombaan.
Biaya penyelenggaraan dapat membebani kas RT/RW dan warga. Kesibukan masyarakat juga membuat tidak semua warga memiliki waktu untuk mengikuti perlombaan.
Selain itu, perlombaan yang terlalu kompetitif terkadang dapat memicu perselisihan.
Karena itu, masyarakat perlu menjaga agar kegiatan peringatan kemerdekaan tetap menjadi sarana mempererat persaudaraan.
“Kondisi saat ini ibarat pahlawan yang menangis di makam melihat lunturnya nilai nasionalisme dan ancaman perpecahan bangsa,” ujar Eko Gagak.
Korupsi Jadi Tantangan Kemerdekaan
Tiga serangkai juga menyoroti persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan dalam kehidupan berbangsa.
Mereka menilai praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan penegakan hukum.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten.
Negara juga harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Selain menghukum pelaku, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara.
Salah satu instrumen yang mereka soroti ialah penguatan regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana.
Menurut mereka, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman penjara.
Penegak hukum juga perlu mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
Penguatan mekanisme perampasan aset dinilai dapat membantu negara menghadapi berbagai kondisi, termasuk ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menyembunyikan hasil kejahatan.
Mereka menilai proses pemulihan aset harus berjalan efektif agar pelaku tidak menikmati hasil kejahatan setelah menjalani hukuman.
Kemerdekaan Harus Hadir dalam Penegakan Hukum
Tiga serangkai menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus tercermin dalam penegakan hukum yang adil.
Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus menindak tegas pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.
Mereka juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan label subjektif terhadap kelompok atau organisasi tertentu sebagai alasan untuk membatasi hak warga negara.
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat tetap harus dihormati selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum.
Momentum HUT ke-81 RI, kata mereka, seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan bangsa.
Peringatan kemerdekaan tidak hanya membutuhkan kemeriahan, tetapi juga komitmen untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, bersih, dan bermartabat.
Tiga serangkai berharap pemerintah,
aparat penegak hukum, dan masyarakat bersama-sama memperkuat pemberantasan korupsi serta memastikan hukum berlaku secara adil.
Dengan langkah tersebut, semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan setiap 17 Agustus,
tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat melalui keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan.(Red)