Keterangan foto:Kondisi jalan rusak di kepulauan Sumenep menghambat distribusi pangan warga.
Kawanindonesia id – Pemerintah didesak segera memperbaiki infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep karena kondisi yang ada saat ini dinilai mengganggu distribusi pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Ridwan, menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur, terutama jalan yang berlubang dan sulit dilalui,
menjadi hambatan utama dalam penyaluran bahan pangan ke sejumlah pulau seperti Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu.
“Distribusi pangan menjadi tidak lancar karena kondisi jalan yang rusak parah. Saat musim hujan, banyak ruas jalan berubah menjadi kubangan, sehingga memperlambat mobilitas warga,” ujar Ridwan, Selasa (17/03/2026).
Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.
Menurutnya, empat pilar tersebut belum berjalan optimal di wilayah kepulauan akibat lemahnya dukungan infrastruktur.
Ridwan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Madura,
serta anggota DPR RI untuk turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi riil masyarakat.
“Kami meminta pemerintah dan wakil rakyat tidak hanya hadir saat reses,
tetapi benar-benar memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepulauan yang selama ini masih tertinggal,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas program pokok pikiran (pokir) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Ridwan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ikut mengawasi kinerja para legislator
jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, pemerintah harus menjadikan pembangunan konektivitas sebagai prioritas utama,
baik dalam bentuk infrastruktur fisik seperti transportasi maupun konektivitas digital melalui akses internet.
“Kepulauan memiliki peran strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Karena itu, wilayah seperti Raas, Sepudi, Kangean,
Sapeken, dan Masalembu harus mendapat perhatian serius dalam pembangunan,” ujarnya.
Ridwan juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat dan berani melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran.
Dengan langkah nyata dari pemerintah serta pengawasan publik yang kuat,
diharapkan permasalahan infrastruktur di kepulauan Sumenep dapat segera teratasi,
sehingga distribusi pangan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat meningkat.(Ridw)